Pendirian republik korea selatan

AS mengajukan masalah Korea ke PBB pada September 1947 untuk sebuah Resolusi atas Korea. November 1947, PBB menyetujui sebuah resolusi yang menetapkan bahwa pembentukan sebuah pemerintahan Korea ditangguhkan setelah perwakilan terpilih rakyat Korea, dan Komisi Sementara PBB atas Korea dibentuk untuk memantau proses pemilu.

Uni Soviet berkeberatan terhadap resolusi PBB ini, dan pada Januari 1948 menolak untuk mengakui komisi ke dalam separoh bagian utara Korea. Pemilu yang demokratis diselenggarakan hanya di bagian selatan Korea pada 10 Mei kursi kongres disiapkan untuk delegasi Korea Utara, namun kursi-kursi tersebut tidak terisi.

Pemerintah menyediakan 300 kursi di Dewan Nasional Korea. Hanya 200 delegasi dari Korea Selatan yang mengisi kursi. Dewan memilih 21 anggota, yang membuat undang-undang yang mimilih Syngman Rhee sebagai presidennya. Konstitusi disetujui oleh dewan untuk membentuk pemerintahn presidensial mengikuti model AS dan pemilu preseiden untuk periode 4 tahun. Dengan konstitusi yang diratifikasi oleh Dewan Nasional pada 15 Agustus 1948, Republik Korea (Tae-han Min-guk/대한민국) diproklamasikan. Syngman Rhee menduduki jabatan sebagai presiden pertama Korea Selatan.

Pendirian Pemerintahan Transisi di Korea Selatan. Selama pemerintahan kolonial Jepang, rakyat Korea dilarang menduduki posisi penting. Banyak orang Korea yang bekerja di pemerinntahan Jepang sebagai pegawai negeri tingkat rendah. Pada tahun 1946, Pemerintahan militer AS di Korea menganti posisi kepegawaian yang dipegang orang-orang AS ke orang-orang Korea. Menjelang tahun 1947, seluruh kementrian, departemen, dan biro dikelola oleh orang-orang Korea